Peran Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebar di seluruh
dunia termasuk Indonesia telah berdampak secara luas pada berbagai aspek
termasuk kesehatan, ekonomi dan sosial. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor
yang terpengaruh signifikan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan
adanya pembatasan sosial dan karantina wilayah sehingga aktivitas ekonomi
menjadi terhambat. Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada Tahun 2020 sebesar 2,19% (y-on-y) dan pada Tahun 2021 sebesar
3,69% (y-on-y).
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Dukungan untuk dunia usaha diantaranya bagi korporasi diberikan insentif pajak dan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur UMKM. Adapun dukungan untuk UMKM seperti adanya subsidi bunga, insentif pajak dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM.
Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, kinerja pertumbuhan ekonomi
khususnya di Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 10 Kota/Kabupaten, pada
tahun 2020 tumbuh sebesar 4,92% dan pada Tahun 2021 mencatatkan peningkatkan
yang cukup signifikan sebesar 16,40%. Kinerja perekonomian Maluku Utara sebagian
besar ditopang dari lapangan usaha industri pengolahan, sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian.
Kementerian Keuangan melalui Special Mission Vehicles
(SMV) yang dimiliki, turut berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi baik
skala nasional maupun regional. Mengutip Media Kekayaan Negara Edisi 32 Tahun X/2019,
SMV Kementerian Keuangan merupakan Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) serta Lembaga yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan
Kementerian Keuangan yang memiliki mandat dan tugas khusus. SMV dibawah
Kemenkeu yang berbentuk BUMN diantaranya PT Sarana Multi Infrastruktur (PT
SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), PT Sarana Multigriya
Finansial (PT SMF), PT Geo Dipa Energi (PT GDE), Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI), sedangkan yang berbentuk BLU seperti Lembaga Manajemen Aset
Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Pusat Investasi
Pemerintah (PIP).
Pembinaan dan pengawasan terhadap SMV yang
berbentuk BUMN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui
Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang memiliki peran sebagai
perpanjangan tangan Menteri Keuangan dalam kedudukan, tugas dan kewenangannya
selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan
Perseroan (Persero). Adapun yang berbentuk BLU dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan Pengelolaaan Keuangan BLU (PPK-BLU) Ditjen Perbendaharaan selaku Pembina
Keuangan dan masing-masing Pimpinan Eselon I selaku Pembina Teknis.
Profil dan peran SMV pada umumnya masih belum
terlalu dikenal luas di lingkungan Kantor Vertikal Kementerian Keuangan. Namun
demikian, sejak beberapa tahun terakhir, dalam rangka mendukung program Regional
Chief Economist (RCE), beberapa Kanwil DJKN termasuk Kanwil DJKN Sulawesi
Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggomalut) membentuk Pojok SMV
yang menjadi sarana kolaborasi antara SMV Kemenkeu dengan DJKN dalam membentuk
ruang komunikasi antara SMV dengan stakeholders di daerah sehingga dapat
mempercepat diseminasi informasi terkait produk/layanan dan peran SMV.
Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu daerah
yang mendapat manfaat dari peran SMV Kemenkeu diantaranya PT SMI, PT Geo Dipa
Energi, PT PIP, PT SMF, BLU PIP dan BLU LPDP. PT SMI berperan sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Pada tahun 2015, dengan adanya pengalihan aset dari PIP sebesar Rp18,356 triliun, makin menguatkan kemampuan finansial PT SMI dalam menyediakan berbagai produk pembiayaan yang inovatif
bagi proyek-proyek yang berdampak besar pada kesejahteraan ekonomi, sosial dan
lingkungan. Berdasarkan Laporan Tahunan PT SMI Tahun 2020, telah ditandatangani
perjanjian pembiayaan infrastruktur publik dengan Pemprov Maluku Utara untuk
proyek jalan dengan nilai komitmen/nilai proyek sebesar Rp350 miliar dan telah
diterbitkan offering letter proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di
Sofifi sebesar Rp139,30 miliar. Selain itu, sebagai respon atas terjadinya pandemi
covid-19, PT SMI juga memberikan pinjaman dalam rangka PEN kepada Pemkab Pulau Morotai
sebesar Rp200 miliar dan relaksasi pembayaran bunga pinjaman daerah kepada
Pemkab Halmahera Selatan.
Dalam rangka memperoleh manfaat sosial ekonomi
dan lingkungan proyek pembiayaan berkelanjutan, PT SMI bersama dengan Bupati
Halmahera Barat telah menandatangani perjanjian kerjasama pelaksanaan fasilitas
penyediaan data dan informasi panas bumi wilayah Jailolo Halmahera Barat. Pelaksanaan Government
Drilling untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi (PLTP) direncanakan akan dimulai pada Tahun 2023 yang bersumber dari energi
panas bumi di Jailolo dan memiliki potensi sebesar 75 MW sehingga diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan listrik di Maluku Utara.
Program Government Drilling
ditugaskan pemerintah kepada PT SMI sebagai pengelola pembiayaan, PT GeoDipa Energi
sebagai pelaksana teknis pengeboran dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
(Persero) sebagai pendukung penjaminan. Program government
drilling merupakan bentuk kerjasama dan sinergi antar SMV dimana
dalam program tersebut, pemerintah mengambil resiko yang paling besar yaitu tahap
eksplorasi. Namun demikian, pembangunan PLTP ini
diharapkan dapat menjadi salah satu solusi permasalahan utama terkait pemadaman
listrik yang sering terjadi di Provinsi Maluku Utara khususnya di Halmahera
Barat serta dapat berdampak multiplier effect bagi peningkatan
pendapatan bagi daerah penghasil PLTP termasuk peningkatan investasi yang akan
ditanamkan di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat sekitar.
Sektor perumahan menjadi salah satu prioritas utama
pemerintah untuk dapat memberikan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui PT
SMF, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan KPR siap huni, Kredit Mikro Perumahan
dan KPR Sewa Beli sehingga kebutuhan masyarakat akan kebutuhan hunian layak dan
terjangkau dapat terpenuhi. Adapun penyaluran pembiayaan rumah komersil untuk
wilayah Indonesia Timur sebesar Rp309,61 miliar yang tersebar di Provinsi Papua,
Papua Barat, dan Maluku, serta Maluku Utara yang bekerja sama dengan BTN dan
Bank Mualamat Indonesia. Diharapkan dengan berkembangnya industri perumahan
juga dapat memberikan multiplier effect ke berbagai sektor lainnya.
SMV Kemenkeu turut berperan dalam memajukan sektor Pendidikan
di Maluku Utara baik melalui BLU LPDP maupun BLU PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
(STAN). LPDP berkontribusi dalam memperkuat kualitas SDM Indonesia dengan memberikan
kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk mengembangkan kompetensi pendidikan
melalui beasiswa yang inklusif untuk jenjang master dan doktor. Seluruh anak
bangsa yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar melalui beasiswa umum/regular
maupun targeted baik universitas di dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh,
dilansir dari detik.com, Muhammad
Fitrah Pratama Teng merupakan salah satu awardee LPDP yang berasal dari Kota
Ternate yang berhasil memperoleh gelar master dari Northeastern University Amerika
Serikat pada tahun 2021.
Sesuai arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, LPDP juga
memberikan pemihakan kepada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)
melalui program beasiswa afirmasi dengan
persyaratan yang relatif lebih memudahkan dibanding beasiswa regular. Beasiswa afirmasi
ini diperuntukan untuk 96 daerah yang tersebar di daerah termasuk Provinsi Maluku
Utara serta wilayah Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
(NTT), Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,
dan Sumatera Utara.
Selanjutnya untuk putera/puteri
lulusan Sekolah Menengah Atas
(SMA) atau yang sederajat dapat mendaftar PKN STAN yang merupakan sekolah tinggi
kedinasan baik melalui jalur regular maupun jalur afirmasi. Program Afirmasi
dikhususkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putera/puteri asli
dari daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT yang nantinya diharapkan
dapat berperan dalam pembangunan daerahnya masing-masing. Kantor Vertikal Kemenkeu
di Wilayah Papua, Maluku, Maluku Utara dan NTT berperan aktif memberikan public
campaign termasuk survey peminatan dan pendampingan terkait program
afirmasi PKN STAN ini.
Selanjutnya dari sisi UMKM, BLU PIP dan seluruh instansi vertikal Kemenkeu di Provinsi
Maluku Utara bersinergi dan berkolaborasi untuk mendukung Program PEN dengan memberikan edukasi pemberdayaan kepada pelaku usaha Ultra Mikro
melalui Program Rumah Umi (Rumah Ultra Mikro) dengan menyediakan fasilitas dan
bimbingan kepada para pelaku usaha Ultra Mikro dan UMKM. Rumah Umi ini menjadi wadah pembinaan bagi para pengusaha
pemula yang belum memiliki pengalaman dan modal yang cukup untuk menyewa tempat
usaha.
Berdasarkan hasil analisis manfaat
dan dampak ekonomi
sosial (AMDES) oleh Tim Penilai KPKNL Ternate, diketahui bahwa Proyek Rumah Umi memberikan
kontribusi manfaat ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja sebesar Rp208 juta
per tahun dan perputaran uang dari kegiatan food court sebesar Rp1,53
miliar per tahun. Selain itu, Rumah Umi dapat menjadi alternatif pusat kuliner di
Kota Ternate sehingga dapat menggairahkan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitarnya.
Demikian sebagian peran dan kontribusi SMV Kemenkeu di provinsi dengan indeks
kebahagiaan paling tinggi di Indonesia dan tentunya masih banyak lagi peran dan
kontribusi SMV di daerah lainnya yang turut mendukung pembangunan ekonomi baik
regional maupun nasional.
(Bayu Setiaji – KPKNL Ternate).
Disclamer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja
Comments
Post a Comment