Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada KPKNL Ternate

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No.333, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Wilayah kerja KPKNL Ternate mencakup seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara, yang terdiri dari 10 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 416 Satuan Kerja yang memiliki kondisi geografis kepulauan (1.474 pulau). Luasnya wilayah kerja tersebut tidak menyurutkan semangat KPKNL Ternate dalam melaksanakan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).

KPKNL Ternate sebagai wakil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Pemenang Ketiga dalam Lomba Kantor Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada acara Family Gathering Kementerian Keuangan Hari Oeang Republik Indonesia ke-75 yang dilaksanakan secara hybrid (offline dan online) pada Sabtu (20/11) di Jakarta. Dalam mengimplementasikan PUG, terdapat 7 Prasyarat yang harus dipenuhi yaitu Komitmen Politik dan Kepemimpinan Lembaga, Kebijakan yang Responsif, Kelembagaan, Sumber Daya, Data Terpilah, Alat Analisis dan Partisipasi Masyarakat. Prasyarat tersebut diinput melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender Internal Kementerian Keuangan (SIPEGIKU).

Implementasi pembangunan PUG KPKNL Ternate dilakukan sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan. KPKNL Ternate secara resmi melakukan pencanangan implementasi PUG pada tanggal 10 Februari Tahun 2020 dengan beberapa kegiatan Implementasi PUG sebagai berikut:

  1. membangun gedung kantor yang berprespektif gender dan berkonsep Activity Base Workplace (ABW) sehingga pelayanan publik dan kebutuhan kaum rentan dapat dilayani secara optimal.
  2. membentuk Tim Kerja Implementasi PUG dan menetapkan Duta PUG Tahun 2020.
  3. melaksanakan Pencanangan Implementasi PUG yang dihadiri oleh Walikota dan seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ternate.
  4. melakukan Internalisasi Implementasi PUG kepada seluruh pegawai
  5. mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi terkait PUG yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara.
  6. mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait Implementasi PUG bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
  7. melakukan public campaign terkait PUG kepada stakeholder dan masyarakat.
  8. menyelenggarakan kegiatan berbagi aksi peduli kepada masyarakat yang terdampak bencana alam dan pandemi covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara serta pulau-pulau terluar di Kota Ternate yang berkolaborasi dengan TNI, Polri, Forum BUMN dan Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara.

            KPKNL Ternate pada Tahun 2021 melanjutkan penyusunan dan pelaksanaan program penguatan Implementasi PUG dengan membentuk Tim Kerja Implementasi PUG, penyusunan rencana kerja dan Penetapan Duta PUG Tahun 2021. Adapun program lanjutan Implementasi PUG yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yaitu:

  1. melaksanakan Penguatan Pencanangan Implementasi PUG oleh Gubernur Maluku Utara, dan seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara.
  2. seluruh pegawai KPKNL Ternate telah mengikuti pelatihan/e-learning mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui Kemenkeu Learning Center (KLC).
  3. penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan vaksinasi dan penanganan covid-19 berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Ternate dan Puskesmas Kalumata, Ternate.
  4. melakukan sosialisasi/internalisasi Implementasi PUG dengan narasumber dari Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara.
  5. mengikuti pembahasan lanjutan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi PUG di Provinsi Maluku Utara.
  6. melakukan edukasi dan komunikasi terkait kesetaraan gender di berbagai media baik media cetak maupun elektronik (website, Instagram dan Facebook) secara periodik.
  7. pelaksanaan kegiatan rutin Kamis Setara Gender, Semangat Senin, dan Rabu Terbayck.
  8. melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Ternate, Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, dan Forum BUMN Maluku Utara dalam menyelenggarakan Pelatihan Bahasa Isyarat Reguler untuk mendukung optimalisasi pelayanan kepada stakeholders dan terwujudnya Kota Ternate sebagai Kota Inklusif dengan tema Solusi Bangkit dari Pandemi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ternate, seluruh anggota Forum BUMN dan perwakilan Kementerian Keuangan di Kota Ternate.
  9. melakukan edukasi dan komunikasi terkait Implementasi PUG dan pelayanan publik melalui kanal podcast KPKNL Ternate.
  10. menyelenggarakan Webinar DJKN Goes to Campus – Universitas Khairun, dengan tema APBN 2021 dan Peran Lelang Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

KPKNL Ternate didukung oleh 23 (dua puluh tiga) SDM yang berkompeten yang terdiri dari 21 orang Laki-laki dan 2 orang Perempuan. Berdasarkan data tersebut, KPKNL Ternate menyusun analisis gender dengan analisis data terpilah (Gender Analysis Pathway/GAP) terkait program Pelaksanaan Penilaian dan Lelang.  Selain itu, KPKNL Ternate telah menerapkan kebijakan yang responsif gender sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana pada peraturan tersebut telah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mendaftar sebagai peserta lelang dan mengikuti lelang secara online  (e-auction). Sehingga semua kalangan masyarakat dapat mengikuti lelang tanpa terhalang jarak atau keterbatasan fisik. Hal ini karena lelang online dapat membuka akses, bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan lelang yang selama ini mengalami keterbatasan ketika dilakukan secara konvensional. Kebijakan ini dinilai responsif gender, karena dapat memenuhi setidaknya dua faktor kesenjangan gender, yaitu akses dan partisipasi. 

2.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2020 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Keringanan Utang, kebijakan ini berdampak kepada masyarakat umum pelaku UKM, UMKM dan usaha mikro dalam rangka membantu meringkankan beban masyarakat di masa pandemi.

3. KPKNL Ternate turut berperan serta aktif dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memberikan edukasi pemberdayaan kepada pelaku usaha Ultra Mikro melalui Program Rumah Umi (Rumah Ultra Mikro) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi seluruh instansi vertikal Kemenkeu di Provinsi Maluku Utara dan BLU Pusat Investasi Pemerintah dalam mengoptimalkan BMN dengan menyediakan fasilitas dan bimbingan kepada para pelaku usaha Ultra Mikro, termasuk memberikan pelatihan fotografi. Selain itu, KPKNL Ternate juga melaksanakan lelang sukarela UMKM untuk membantu dan mengoptimalkan pemasaran produk UMKM tersebut.

4. Layanan Bersama Teknis Pembayaran Terintegrasi "TEPAT". Kepala KPKNL Ternate menetapkan layanan bersama antara KPKNL, Kantor Pertanahan, Pemda Kota Ternate serta Pemda Kabupaten Halmahera Timur untuk kemudahan dalam pembayaran BPHTB hasil Lelang di wilayah Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur.

5. Penggunaan aplikasi Manajemen Peminjaman Ruangan KPKNL dalam rangka penggunaan oleh Instansi Pemerintah. Kebijakan ini telah dimanfaatkan oleh beberapa instansi pemerintah diantaranya KPPN Ternate, BPN Provinsi Ternate, Pemkot Ternate, dan Universitas Khairun Ternate sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan penggunaan ruangan pada instansi tersebut tanpa dikenakan biaya.

6. Penetapan standar pelayanan pada Area Pelayanan Terpadu (APT) yang responsif gender melalui KPKNL Responsif (penyediaan informasi dokumen layanan pada tautan bit.ly) dan KPKNL Ternate Virtual (pemberian layanan/konsultasi melalui aplikasi zoom selama jam kerja). Kebijakan ini telah memberikan kemudahan bagi penerima layanan dan sejalan dengan prinsip customer perspective yang selama ini diusung Kementerian Keuangan dalam fungsi pelayanannya. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) KPKNL Ternate Tahun 2020 sebesar 4,92 (skala 5).

7.   Penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kaum rentan, seperti penyediaan tempat parkir prioritas, penyediaan guiding block, jalur ramp dan tangga untuk mempermudah akses bagi kelompok rentan serta penyediaan ruang bermain anak, ruang laktasi, ruang layanan prioritas, loket prioritas, ruang tunggu prioritas, toilet berkebutuhan khusus, kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar bagi yang membutuhkan. Kebijakan ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Role Model dalam mewujudkan pelayanan publik ramah kelompok rentan/berkebutuhan khusus Tahun 2020. 


Dalam rangka mendukung layanan responsif gender, KPKNL Ternate menginisiasi inovasi diantaranya Buku Tamu Elektronik dan Survey Layanan Elektronik, SOP Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN selesai 1 hari, Percepatan Penerbitan Kutipan Risalah Lelang dari semula 1 hari kerja menjadi 45 menit dan Salinan Risalah Lelang Tidak Ada Penawaran (TAP) dari semula 5 hari kerja menjadi  25 menit, Layanan Prioritas, transaksi e-channel menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) maupun Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Penetapan Standar Pengaduan Masyarakat dan Informasi Layanan melalui Pesan Singkat (Short Message Services) dan Whatsapp Messengger (WA), Perangkat Anilisis Kinerja Terukur dan Sistematis (PRAKTIS), Perangkat Integrasi Data dan Analisis Internal (PINDAI) dan Inovasi Manajemen Administrasi Pegawai (Bayu Setiaji dan Wagino)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pengalaman Mengikuti Seleksi Ujian MMUI dan MMUGM

Image
Insya Allah 2 minggu lagi saya akan memulai tugas belajar, Alhamdulilah saya bersyukur atas itu walau belum sesuai dengan target yang saya inginkan yaitu kuliah diluar negeri. Saya ini termasuk yang telat untuk memulai kuliah S2 namun hal ini karena keras kepala saya untuk memperoleh beasiswa, selama 4 tahun saya mencoba peruntungan dengan mengikuti beasiswa internal di Kemenkeu yaitu hanya beasiswa SPIRIT yang disponsori oleh world bank, namun memang belum rezeki maka saya ga pernah lulus (jadi teringat nasihat bahwa kalo kamu terobsesi maka Allah biasanya malah ga akan kasih). Lalu saya memutuskan untuk banting stir mencoba melamar ke LPDP dan Alhamdulillah keterima.  Di LPDP itu, terdapat kesempatan bagi awardee yang sebelumnya mendaftar dalam negeri bisa meng-upgrade ke luar negeri dengan membuat permohonan ke LPDP, saya tertarik untuk memanfaatkan itu apalagi tahun 2 015 tahun terakhir yang boleh melakukan upgrade ( tahun 2016 ke atas mulai tidak diperbolehkan) . N...
Read more

Menuju Aset Negara yang Optimal

  Pembangunan Sumber Daya Manusia dan pembangunan infrastruktur adalah dua dari lima program prioritas Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan menuju Indonesia maju. Program tersebut memerlukan anggaran yang dibiayai dari penerimaan negara yang saat ini masih mengandalkan dari sektor perpajakan. Namun demikian, pengelolaan aset negara yang optimal akan membantu pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana pengelolaan kekayaan negara (Barang Milik Negara/BMN) menjadi salah satu objek PNBP yang diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi kekayaan negara tersebut, Direktorat Jende...
Read more

Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi ala PMK Nomor 03/PMK.06/2011

Image
Barang rampasan negara dan barang gratifikasi merupakan barang milik negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (barang rampasan) atau barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang (barang gratifikasi). Mengingat barang rampasan negara dan barang gratifikasi memiliki jumlah dan nilai yang cukup besar maka diperlukan tata cara pengelolaan yang dilakukan secara tertib dan akuntabel. Selama ini pengelolaan barang rampasan negara dan barang gratifikasi mengacu pada : UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PP Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Ketentuan/aturan ...
Read more