Sekilas Pengelolaan BMN KKKS


Pengelolaan Barang Milik Negara secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara (BMN)  adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Salah satu BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah diantaranya berupa aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama selanjutnya disebut KKKS yang diperoleh atas pelaksanaan kontrak/perjanjian.

Sesuai dengan PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana. Dalam Kontrak Production Sharing Contract (PSC) antara Pemerintah dengan Pengusaha Migas, Pemerintah (BPMIGAS) membagi hasil produksi bersih menurut suatu persentase tertentu dan biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak PSC diganti atau ditanggung oleh pemerintah dengan mekanisme kontraktor membayar terlebih dahulu (menalangi) nilai pengeluaran untuk biaya operasi tersebut baru kemudian akan diberi penggantian (reimbursement). Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah tersebut dalam perhitungan bagi hasil disebut sebagai Cost Recovery

Terkait pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 97/PMK.06/2007 tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena adanya perbedaan karakteristik aset dimana aset KKKS digunakan dalam kegiatan usaha hulu dan migas yang jauh berbeda dengan aset yang berada pada Kementerian/Lembaga. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan aturan khusus berupa PMK Nomor 135/PMK.06/2009 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Dalam rangka pengelolaan barang milik negara yang berasal dari KKKS secara profesional dan akuntabel, saat ini Ditjen Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan tengah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan barang milik negara dimaksud.


Adapun berbagai upaya yang dilakukan DJKN sebagai berikut :
  1. Menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010.
  2. Melakukan inventarisasi dan penilaian BMN yang berasal dari KKKS dengan melibatkan BPKP, Kementerian ESDM, dan BPMIGAS. Inventarisasi dilakukan terhadap aset tanah dan aset non tanah.
    1. Inventarisasi dan penilaian terhadap aset tanah telah dilakukan sejak tahun 2007, 2008, 2009, sampai dengan awal tahun 2010 dengan total sebanyak 41 KKKS;
    2. Inventarisasi dan penilaian terhadap aset non tanah berupa aset Harmoni III (Harta Benda Modal), saat ini sedang dilakukan terhadap 72 KKKS dan ditargetkan keseluruhan selesai pada September 2011.
  3. Melaksanakan penatausahaan/pelaporan BMN yang berasal dari KKKS sesuai dengan PMK Nomor 02/PMK.PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
MBS & DAEP @2011

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pengalaman Mengikuti Seleksi Ujian MMUI dan MMUGM

Image
Insya Allah 2 minggu lagi saya akan memulai tugas belajar, Alhamdulilah saya bersyukur atas itu walau belum sesuai dengan target yang saya inginkan yaitu kuliah diluar negeri. Saya ini termasuk yang telat untuk memulai kuliah S2 namun hal ini karena keras kepala saya untuk memperoleh beasiswa, selama 4 tahun saya mencoba peruntungan dengan mengikuti beasiswa internal di Kemenkeu yaitu hanya beasiswa SPIRIT yang disponsori oleh world bank, namun memang belum rezeki maka saya ga pernah lulus (jadi teringat nasihat bahwa kalo kamu terobsesi maka Allah biasanya malah ga akan kasih). Lalu saya memutuskan untuk banting stir mencoba melamar ke LPDP dan Alhamdulillah keterima.  Di LPDP itu, terdapat kesempatan bagi awardee yang sebelumnya mendaftar dalam negeri bisa meng-upgrade ke luar negeri dengan membuat permohonan ke LPDP, saya tertarik untuk memanfaatkan itu apalagi tahun 2 015 tahun terakhir yang boleh melakukan upgrade ( tahun 2016 ke atas mulai tidak diperbolehkan) . N...
Read more

Mengenal lebih dekat LPDP

Image
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah Badan Layanan Umum (BLU)   yang dibentuk oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011. Latar belakang LPDP dibentuk adalah sebagai salah satu amanat UUD 1945 dimana sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk fungsi pendidikan. Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2010 melalui UU Nomor 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi ( endowment fund ) oleh sebuah Badan Layanan Umum (dhi. LPDP).   LPDP merupakan lembaga non eselon yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan dan bertugas untuk mengelola dana abadi pendidikan yang dana hasil kelolanya digunakan untuk memberikan kesempatan beasiswa dan riset...
Read more

Rumah Baru - Direktorat PKN&SI

Image
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Super Duper Direktorat itu mungkin bahasa yang tepat untuk menggambarkan beban kerja salah satu unit eselon II di lingkungan DJKN-Kemenkeu ini,  mempunyai amanah tugas besar melakukan pengelolaan kekayaan negara yang meliputi  BMN pada seluruh Kementerian/Lembaga dan kekayaan negara lain-lain selain SDA/SDE  & potensial serta ditambah dengan tugas melakukan pengelolaan sistem dan informasi DJKN. Semoga pembentukan unit eselon II baru ini akan membawa perubahan positif dalam pengelolaan kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Berikut profil singkat Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi : Direktorat PKN&SI mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dan Sistem Informasi seperti : pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan...
Read more